Pernahkah kita berpikir apa yang akan terjadi jika seorang ketua kelas langsung ditunjuk oleh guru tanpa meminta pendapat dari teman-temannya?
Apakah kondisi kelas akan menjadi lebih baik, atau justru menimbulkan penolakan dari anggota kelas? Mungkinkah semua siswa menerima keputusan tersebut dengan baik?
Mari kita mencoba memahami bersama bagaimana cara terbaik mengambil keputusan yang melibatkan banyak orang.
Halo, para penikmat jam tambahan! Pada artikel kali ini, Pa Candra akan memberikan gambaran tentang pengambilan keputusan bersama. Proses ini didasari oleh UUD 1945, khususnya pasal 28E ayat 3, yang mengatur kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini sering muncul di soal-soal, jadi mari kita bedah bersama!
Apa Itu Pengambilan Keputusan Bersama?
Untuk memahami materi ini dengan baik, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keputusan bersama.
Keputusan bersama adalah keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan atau suara terbanyak dan dijalankan oleh semua anggota yang terlibat. Contohnya: pemilihan ketua RW atau ketua kelas.
Bentuk-bentuk Keputusan Bersama
Dalam buku pelajaran di sekolah dasar kita akan diperkenalkan dengan tiga bentuk pengambilan keputusan bersama. Cara ini digunakan agar aspirasi semua anggota dapat terwakili. Ketiga bentuk tersebut adalah sebagai berikut:
A. Musyawarah untuk Mufakat
Musyawarah adalah bentuk pengambilan keputusan bersama yang paling umum dilaksanakan di masyarakat. Alasannya, hasil dari musyawarah biasanya memiliki tingkat kepuasan yang tinggi karena semua anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.
Musyawarah untuk mufakat menekankan kebersamaan. Semua pendapat didengar, kemudian dipilih yang terbaik untuk disepakati bersama.
Mufakat berarti setuju, sepakat, atau seia-sekata. Dalam musyawarah, semua pendapat didengar dan dipilih yang terbaik untuk disepakati bersama.
Nilai dasar musyawarah:
- Kebersamaan
- Persamaan hak
- Kebebasan mengemukakan pendapat
- Penghargaan terhadap pendapat orang lain
- Pelaksanaan hasil keputusan secara bertanggung jawab
Kelebihan Musyawarah Mufakat
Musyawarah mufakat cocok digunakan untuk kelompok kecil. Jika anggota terlalu banyak dan mufakat tidak tercapai, maka voting dapat menjadi solusi.
Kekurangan Musyawarah Mufakat
Musyawarah yang dilakukan pada kelompok yang sangat besar biasanya sulit mencapai kesepakatan. Hal ini karena setiap anggota memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing.
B. Pemungutan Suara (Voting)
Sejalan dengan musyawarah mufakat, voting menjadi alternatif yang digunakan ketika musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau jumlah peserta yang terlalu banyak.
Voting biasanya dilakukan setelah musyawarah mufakat tidak berhasil menghasilkan keputusan.
Hal-hal penting sebelum voting:
- Voting dilakukan setelah musyawarah mufakat dicoba.
- Voting dilakukan jika pendapat berbeda-beda dan mufakat sulit dicapai.
- Voting dilakukan jika waktu terbatas dan keputusan harus segera diambil.
- Peserta harus mempelajari semua pendapat yang ada.
- Voting sah jika jumlah peserta memenuhi kuorum.
- Keputusan sah jika lebih dari setengah peserta menyetujui.
Contoh penggunaan voting adalah pemilihan kepala daerah (Pilkada), presiden, dan anggota legislatif (Pileg).
Kelebihan Voting
Voting dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta yang sangat banyak dan proses pengambilan keputusan biasanya lebih cepat.
Kekurangan Voting
Peserta voting tidak sepenuhnya bebas menentukan pilihan karena biasanya harus memilih dari beberapa pilihan yang telah disediakan. Selain itu, hasil keputusan sering kali dipengaruhi oleh popularitas.
C. Aklamasi
Aklamasi adalah keputusan yang disetujui secara lisan oleh seluruh anggota tanpa melalui proses pemungutan suara. Hal ini biasanya terjadi jika semua anggota langsung sepakat pada satu pendapat.
Aklamasi dapat terjadi ketika semua anggota menyepakati pilihan secara serempak. Biasanya hal ini diawali dengan musyawarah singkat.
Perbandingan Musyawarah, Voting dan Aklamasi
Ketiga cara tersebut memiliki perbedaan dalam proses pengambilan keputusan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
| Metode | Ciri Utama | Contoh |
|---|---|---|
| Musyawarah Mufakat | Keputusan melalui diskusi sampai sepakat | Rapat keluarga |
| Voting | Keputusan berdasarkan suara terbanyak | Pemilihan ketua kelas |
| Aklamasi | Disetujui langsung tanpa pemungutan suara | Penunjukan ketua panitia |
Prinsip Pelaksanaan Keputusan Bersama
Setelah keputusan bersama dibuat, semua anggota kelompok diharapkan dapat melaksanakan keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab.
Hal ini penting untuk menjunjung tinggi nilai-nilai berikut:
- Asas kekeluargaan
- Asas gotong-royong
- Tanggung jawab terhadap hasil keputusan
Dengan cara ini, kita juga mengamalkan nilai Pancasila, sila keempat: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".
Kesimpulan
Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat, voting, atau aklamasi. Cara yang paling diutamakan adalah musyawarah mufakat karena mencerminkan nilai kebersamaan dan menghargai pendapat setiap anggota.
Dengan memahami cara pengambilan keputusan bersama, kita juga belajar menghargai pendapat orang lain serta mencari solusi terbaik bagi kepentingan bersama.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Keputusan bersama adalah keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan atau suara terbanyak dan dijalankan oleh semua anggota yang terlibat.
Musyawarah mufakat diutamakan karena semua pendapat dapat didengar dan keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama.
Voting digunakan ketika musyawarah mufakat tidak berhasil mencapai kesepakatan atau ketika jumlah peserta terlalu banyak sehingga sulit mencapai mufakat.
Daftar Pustaka
Widihastuti, Setiati, & Rahayuningsih, Fajar (2008). Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD Kelas V. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional (BSE).
Wawancara untuk Mengetes pemahaman siswa